MUSI RAWAS — Komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menjamin jaminan kesehatan masyarakat melalui capaian Universal Health Coverage (UHC) menarik perhatian jajaran legislatif dari daerah tetangga. Pada Rabu (22/7/2026), Komisi III DPRD Kabupaten Bungo yang didampingi Staf Sekretariat DPRD Bungo melaksanakan Perjalanan Dinas (Kunjungan Kerja) ke Kabupaten Musi Rawas.
Kunjungan bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi dan langkah konkret Pemkab Musi Rawas dalam memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta memastikan tersedianya layanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sinergi Kebijakan dan Penguatan Fasilitas Kesehatan Sektor kesehatan Musi Rawas dinilai berhasil berkat konsistensi Dinas Kesehatan setempat dalam menjalankan berbagai kebijakan strategis. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui alokasi anggaran daerah yang berpihak pada rakyat, penguatan sarana-prasarana medis, hingga terjalinnya sinergi lintas sektor yang solid.

Langkah transformatif telah dilakukan Pemkab Musi Rawas sejak tahun 2024 dengan memindahkan rumah sakit rujukan utama—yang sebelumnya berlokasi di Kota Lubuklinggau—kembali ke wilayah Kabupaten Musi Rawas secara mandiri.
Untuk menopang operasional dan daya tampung rumah sakit rujukan tersebut, Pemkab Musi Rawas berhasil mengamankan penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) guna menambah kapasitas tempat tidur pasien. Hal ini juga diselaraskan dengan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 6 Tahun 2026, di mana sistem klasifikasi rumah sakit kini tidak lagi berbasis tipe, melainkan bertumpu pada jumlah ketersediaan tempat tidur.

Jaminan Kesehatan Tanpa Celah bagi Warga Tak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, Musi Rawas juga menunjukkan keberpihakan tinggi pada akses kepesertaan warga. Pada awal tahun 2026, dilakukan penyesuaian data kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap akun yang tidak aktif selama dua tahun berturut-turut. Meskipun akun-akun tersebut sempat dinonaktifkan oleh pemerintah pusat, Pemkab Musi Rawas mempermudah alur re-aktivasi melalui prosedur pendaftaran ulang di Dinas Sosial setempat.
Menariknya, bagi warga yang kepesertaannya sedang nonaktif, Pemkab Musi Rawas memastikan layanan kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan. Warga terdampak tetap bisa mengakses fasilitas kesehatan secara gratis dengan pembiayaan penuh yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah Musi Rawas.
Pihak Komisi III DPRD Kabupaten Bungo menyambut positif jalinan diskusi ini dan mengapresiasi terobosan yang telah diterapkan di Musi Rawas. Hasil dari kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis dalam penyusunan kebijakan serta formulasi anggaran kesehatan di Kabupaten Bungo ke depan.